Akan tetapi kerugian tersebut diakibatkan salah urusnya tata kelola energy dan impor yang ugal-ugalan mencapai 65%, diduga pembelian tersebut masih menggunakan broker dan hanya menggunakan referensi harga komersil Arab Saudi – Aramco dan referensi tersebut diduga dipukul rata untuk pembelian LPG dalam negeri, serta selisih harga tersebut dipergunakan untuk memberikan upeti kepada Parpol-Parpol tertentu dan keluarga cikeas untuk persiapan Pemilu 2014.
Atas landasan tersebut, maka Aliansi Rakyat akan bergerak tolak kenaikan harga LPG pada hari Jum’at 10 Januari 2014 di Istana Negara dan Kantor Pertamina.
Adapun Isu dan Tuntutan yang akan dibawa adalah 1. Kenaikan LPG 12 dan 50 Kg adalah kebijakan yang ilegal dan batal demi hukum karena bertentangan dengan keputusan MK No. 002/PUU-1/2003 dan PP No. 36/2004 Pasal 72 (1). 2. SBY, Dahlan Iskan (Meneg BUMN), karena (Dirut Pertamina) harus mundur dari jabatannya karena telah melakukan pembangkangan terhadap konstitusi dan menciptkan ketidakpastian hukum. 3. Bongkar Prakter Korupsi, Kebohongan, dan Monopoli Tender LPG ditubuh PT. Pertamina (Persero). Dalam hal kebijakan menaikkan harga LPG 12 dan 50 Kg yang diduga dilakukan oleh SBY, Dahlan Iskan, Karen A Direktur Pemasaran Pertamina), Harry Karyuliarto Direktur Gas Pertamina). 4. Audit Harta Kekayaan Seluruh Pejabat Tinggi Pertamina. 5. BPK Harus Melakukan Audit Forensik Ditubuh PT. Pertamina (Persero) Secara Objektf dan Transparan atas Kerugian Negara Sebesar 7,73 Triliun ditubuh Pertamina.
0 komentar